Organisasi dan Tata Kerja

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi  adalah  Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor  84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut di Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang  berkedudukan di  bawah dan  bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas :

  1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;
  6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  8. Melaksanakan  urusan    pemerintahan    yang    menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  9. Melaksanakan tugas  lain  yang  diperintahkan  peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

  1. Pemberian supervisi  dan  pembinaan  dalam  penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana        kerja    kecamatan    dan    rencana    anggaran kecamatan;
  2. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan  kerja  perangakat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  4. Pelaksanaan koordinasi  dan  sinkronisasi  perencanaan dengan              satuan  kerja  perangakat  daerah  dan  instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  5. Pelaksanaan  evaluasi    penyelenggaraan    pemerintahan kecamatan;
  6. Pelaporan  penyelenggaraan    pemerintahan    kecamatan kepada Bupati;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.